LacakNews – Kerinci, 22 Januari 2024 – Kegaduhan terbaru melanda Kabupaten Kerinci ketika baru-baru ini, pemerintah setempat terlibat dalam kasus ketidakadilan dalam perekrutan Hasil Tes PPPK 2023 yang baru-baru ini dilaksanakan. Masyarakat merasa bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci tidak dapat lagi dipercaya karena tindakan-tindakan tidak adil yang terjadi dalam proses ini.
Dalam pelaksanaan Tes PPPK 2023, ditemukan berbagai indikasi yang menunjukkan tidak adanya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi maupun Hasil Seleksi. Banyak Guru Honorer yang memiliki kualifikasi yang lebih baik, dan mengabdi selama lebih dari 20 Tahun tidak di proritaskan, sedangkan nilai terendah bisa menjadi tinggi, dan sebaliknya.
Kejadian ini sangat mencoreng citra dan nama baik kerinci di mata masyarakat dan Nasional. Mereka merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah setempat. Kekhawatiran pun muncul bahwa kasus ini hanya merupakan puncak gunung es dari praktik nepotisme dan korupsi yang mungkin telah meluas ke berbagai aspek pemerintahan di Kabupaten Kerinci.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengangkat isu ini ke permukaan. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menjamin transparansi serta keadilan dalam rekrutmen Tes PPPK 2023. Selain itu, mereka juga menyerukan adanya investigasi menyeluruh terhadap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga ada di dalam pemerintah setempat.
Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Kerinci harus segera merespons tuntutan masyarakat. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Terbuka dan transparan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses seleksi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bertindak dalam memberikan sanksi tegas kepada mereka yang terbukti terlibat dalam praktik ketidakadilan tersebut.
Masyarakat Kabupaten Kerinci tidak boleh dibelenggu oleh tindakan-tindakan yang tidak adil di pemerintahan mereka sendiri. Mereka membutuhkan keadilan dan transparansi, serta pemerintahan yang dapat mereka percayai sepenuhnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. (Op)
