temuan kecurangan pada ketua DPRD Kerinci
Kerinci – Sampai Hari Kamis (11/1/2024) Tim Seleksi Daerah (TIMSELDA) Penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 di Kabupaten Kerinci belum bisa menjelaskan tuntutan dari peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dicurangi.
Hasil hearing sementara Rabu,10/1/2023 dengan beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang hadir Sekretaris Dan Dari BKPSDM juga yang hadir Sekretaris.
Mereka meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pj. Bupati Kerinci untuk membentuk PANSUS dan langsung di Ketuai Pj. Bupati Kerinci Sendiri.
Pimpinan Sidang Ketua DPRD Kerinci ADMINUDDIN mengetok palu Hearing di skor sampai dengan TIMSELDA Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kerinci pulang dari Jambi dalam rangka pemeriksaan di Kantor OMBUDSMAN RI Perwakilan Jambi.
Salah seorang peserta Hearing Ant Black menyampaikan “meminta kepada DPRD Kerinci untuk merekomendasikan pihak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti permasalahan ini, dan meminta DPRD untuk menyurati Pj. Bupati Kerinci untuk membatalkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Kalau tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh Pj. Bupati Kerinci Selaku Kepala Daerah, maka sebaiknya Pj. Bupati mundur saja” Tegas nya yang disambut tepuk tangan para peserta Hearing.
Hearing diskor dengan penyerahan Berkas Kecurangan Yang diserahkan langsung Ketua Asosiasi Honorer Kabupaten Kerinci Edios Kepada Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
Sampai saat ini ntuk mendapatkan klarifikasi dari Pj Bupati Kerinci dan TIMSELDA Penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 Kabupaten Kerinci belum membuahkan hasil. Tidak ada tanggapan resmi yang diberikan hingga berita ini diterbitkan, baik melalui komunikasi langsung maupun pernyataan resmi, meningkatkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan masyarakat.(ATT)
